KPK Dalami Kasus ATR/BPN Tentang Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, saat ini korupsi sudah menjadi budaya dalam sektor pemerintahan, dan korupsi selalu ada pada setiap periodenya.

Sebagai informasi bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang melibatkan suatu individu, kelompok, maupun instansi, dan korupsi juga terdiri dari berbagai model seperti suap, manipulasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan masih banyak lagi.

Diketahui, negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat korupsi paling tinggi di dunia.

Bahkan, beberapa oknum pejabat atau pemerintah di Indonesia telah melakukan korupsi hingga triliunan rupiah, dan hal tersebut sangat merugikan negara dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, maka dijelaskan bahwa total kerugian negara akibat kasus k0rupsi pada tahun 2025-2026 telah mencapai Rp 300,86 triliun.

Sejumlah pakar ekonom mengklaim bahwa negara Indonesia mempunyai peluang yang tinggi untuk menjadi negara maju Indonesia Emas 2045, peluang tersebut didukung dengan tingginya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh negara Indonesia saat ini.

Tetapi, peluang tersebut terasa sangat percuma, karena pada dasarnya, sejak dahulu sampai sekarang kekayaan negara Indonesia selalu mengalami kebocoran yang dilakukan oleh pihak yang tidak teranggung jawab atau para koruptor.

Sebagai contoh bahwa praktik korupsi yang terjadi baru-baru ini yakni meliputi Kasus Pemerasan di Lingkungan Keimigrasian (Silmy Karim), Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina (Bobby Rasyudin/PT KAI), Korupsi Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan di BNPB, Kasus Dugaan Suap/Sertifikasi Tanah (Nusron Wahid), Dugaan Korupsi Eks Jampidsus (Febrie Adriansyah), Penetapan Tersangka Baru Proyek Jalan BBPJN Sumatera Utara, dan Kasus Izin Pertambangan (Kejagung).

Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, dan tidak ada ampun bagi para koruptor yang sudah merampas hak rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto juga meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berupaya semaksimal mungkin dalam memberantas segala bentuk praktik kejahatan korupsi di negara Indonesia.

Setelah diberikan himbauan resmi, akhirnya beberapa waktu yang lalu, pihak KPK berhasil memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanian Nasional (ATR/BPN).

Baru-baru ini, Pihak KPK telah resmi memperluas pendalaman dan penyelidikan tentang kasus perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Pendalaman tentang kasus tersebut telah dilakukan secara intensif dengan memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB pada 6 November 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kasus praktik korupsi perpanjangan SHGB di Kota Baru Parahyangan harus didalami karena telah melibatkan sejumlah pihak terkait, yakni seperti pihak yang dijadikan saksi ialah Direktur Utama PT Bela Parahiyangan Investindo, Manajer Humas PT Bela Parahiyangan Investindo, Manajer Legal PT Bela Parahiyangan Investindo, Manajer Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo.

Selanjutnya, pihak perantara dan penerima dana yakni meliputi pihak swasta dan Mantan Bupati Kebumen yang diduga menerima dana sekitar 1,8 miliar rupiah.

Modus yang dilakukan pelaku ialah pihak pengembang kawasan Kota Baru Parahyangan telah mengeluarkan aliran dana sebesar 1,2 miliar rupiah dan dana tersebut diduga untuk menyuap para pihak terkait agar meloloskan dokumen pengurusan perpanjangan SHGB seluas 1.250 hektare di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Detail Identitas Para Tersangka

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah menetapkan delapan tersangka atas kasus perpanjangan SHGB di Kota Baru Parahyangan.

Delapan tersangka tersebut meliputi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.

Selanjutnya, pihak KPK juga menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, dan dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka. KPK menduga keempat orang tersebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Atas kasus tersebut, maka para tersangka telah dijerat dalam Pasal 605 Ayat (1) Huruf A atau Huruf B UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), dan Pasal 606 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru.